Permintaan Anggaran Tambahan Menhan Disampaikan ke DPR

Jakarta – Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto secara resmi mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp184 triliun kepada Komisi I DPR RI dalam rapat kerja bersama pada pekan ini. Penambahan anggaran tersebut diajukan dalam rangka memperkuat sistem pertahanan nasional Indonesia, seiring dengan meningkatnya tantangan geopolitik global dan kawasan.

Dalam paparannya, Menhan menegaskan bahwa kebutuhan tersebut bersifat mendesak untuk modernisasi alutsista (alat utama sistem persenjataan), peningkatan kesiapan tempur TNI, serta peningkatan kemampuan pertahanan siber dan intelijen. “Kami ingin mempercepat pengadaan alutsista strategis, termasuk pesawat tempur, kapal perang, radar, dan sistem rudal pertahanan udara,” kata Prabowo.

Alokasi untuk Modernisasi dan SDM

Dari total tambahan anggaran yang diajukan, sebagian besar akan digunakan untuk pengadaan peralatan militer terbaru dari dalam dan luar negeri. Selain itu, anggaran juga akan dialokasikan untuk pelatihan pasukan, pembangunan infrastruktur militer, serta program pengembangan sumber daya manusia di lingkungan TNI.

“Kami juga fokus pada pembangunan industri pertahanan dalam negeri. Dengan anggaran ini, kami akan memperkuat kerja sama dengan BUMN pertahanan seperti PT Pindad, PT PAL, dan PT Dirgantara Indonesia,” jelas Prabowo dalam forum tersebut.

Respons DPR dan Tantangan Fiskal

Ketua Komisi I DPR RI menyatakan pihaknya akan mengkaji secara mendalam permintaan Menhan, mengingat jumlah tambahan tersebut cukup signifikan. “Kami akan melihat urgensinya serta kemampuan fiskal negara saat ini,” ujar Meutya Hafid.

Namun, sejumlah anggota dewan juga menyoroti perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran pertahanan. Mereka mengingatkan bahwa pengawasan ketat harus diterapkan agar dana yang sangat besar tersebut tidak disalahgunakan.

Konteks Global dan Regional

Permintaan ini juga tidak lepas dari dinamika keamanan di kawasan Indo-Pasifik yang tengah memanas, serta meningkatnya aktivitas militer di Laut China Selatan. Prabowo menilai bahwa Indonesia harus bersiap menghadapi kemungkinan ancaman eksternal dan menjaga kedaulatan wilayah, khususnya di perbatasan.

“Negara yang kuat adalah negara yang siap menghadapi segala kemungkinan. Kita tidak boleh lengah,” tambahnya.

Kesimpulan

Permintaan tambahan anggaran pertahanan sebesar Rp184 triliun mencerminkan komitmen pemerintah. Tujuannya adalah memperkuat pertahanan negara di tengah gejolak geopolitik.

Namun, pemerintah dan DPR harus menjawab tantangan transparansi dan efisiensi penggunaan anggaran. Kemampuan fiskal negara juga menjadi pertimbangan penting dalam proses pengambilan keputusan ini.