Hacker dan Koruptor: Dua Ancaman Besar yang Menghadapi Indonesia

Indonesia menghadapi tantangan besar dalam dunia digital dan keuangan, yakni peretasan data dan praktik korupsi. Namun, meskipun hacker sering dipandang sebagai pelanggar hukum yang merugikan, ironisnya mereka sering kali dianggap lebih “berkelas” dibandingkan koruptor. Apa alasan di balik pandangan ini?

Peretasan Data: Ancaman terhadap Keamanan Digital dan Kepercayaan

Kasus peretasan yang semakin marak di Indonesia mengungkapkan dua hal utama: kecanggihan hacker dan kelemahan sistem keamanan yang ada. Hacker seringkali mencuri data pribadi atau institusional dan meminta tebusan. Dampaknya lebih terfokus pada individu atau perusahaan tertentu, meskipun tetap berbahaya.

Korupsi: Kejahatan yang Merugikan Negara dan Masyarakat

Di sisi lain, korupsi di Indonesia mengalihkan anggaran yang seharusnya digunakan untuk keamanan dan pembangunan. Ini melemahkan sistem pertahanan siber negara dan merugikan masyarakat luas. Dampaknya jauh lebih besar karena menyentuh sektor publik dan mempengaruhi banyak aspek kehidupan masyarakat.

Penegakan Hukum: Koruptor Mendapatkan Vonis Ringan

Salah satu perbedaan mencolok antara hacker dan koruptor adalah hukuman yang diterima. Meskipun koruptor merugikan negara dalam skala besar, rata-rata vonis terhadap mereka pada tahun 2023 hanya sekitar 3 tahun 4 bulan. Angka ini dianggap terlalu ringan, mengingat dampak dari tindakan mereka terhadap ekonomi dan kepercayaan publik.

Kesimpulan: Perlunya Penegakan Hukum yang Lebih Tegas

Baik hacker maupun koruptor menimbulkan ancaman besar bagi Indonesia. Namun, koruptor seringkali mendapatkan hukuman yang lebih ringan meskipun dampaknya lebih luas. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan penegakan hukum yang lebih tegas, serta sistem keamanan yang lebih kuat untuk melindungi masyarakat dari kedua ancaman ini.