Penggeledahan oleh KPK di Kalimantan Barat

Pada tahun 2025, hingga saat ini, belum ada laporan resmi mengenai penggeledahan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kalimantan Barat. Meski demikian, KPK tetap aktif dalam melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di wilayah ini. Melalui berbagai program serta koordinasi dengan pemerintah daerah, KPK berfokus pada peningkatan integritas dan transparansi di lingkungan pemerintahan. Informasi ini dikonfirmasi melalui sumber dari Antara News Kalbar dan kalbarprov.go.id.

Kasus Korupsi yang Menonjol di Kalimantan Barat

Meskipun belum ada aktivitas penggeledahan oleh KPK, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (Kejati Kalbar) saat ini tengah menangani beberapa kasus besar yang menjadi sorotan publik.

1. Dugaan Korupsi Dana Hibah ke Yayasan Mujahidin Pontianak

Salah satu kasus utama adalah dugaan korupsi dana hibah yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kepada Yayasan Mujahidin Pontianak. Dana hibah ini mencakup tahun anggaran 2019, 2020, 2021, dan 2023. Hingga awal 2025, kasus ini masih dalam tahap penyidikan dan belum ada tersangka yang ditetapkan.

2. Dugaan Korupsi Proyek Bandara Rahadi Oesman Ketapang

Selain itu, dugaan korupsi juga ditemukan dalam proyek pengembangan Bandara Rahadi Oesman di Ketapang, yang didanai APBN tahun 2023. Sama seperti kasus dana hibah, penyidikan masih berlangsung dan belum ada tersangka. Kejati Kalbar menegaskan komitmennya untuk menuntaskan kedua kasus ini sesuai prosedur hukum yang berlaku.

(Sumber: mediakalbarnews.com, persbhayangkara.id, suarabuana.com)

Statistik Penanganan Kasus Korupsi oleh Kejati Kalbar

Sepanjang tahun 2024, Kejati Kalbar mencatat telah menangani 28 kasus korupsi, terdiri atas 15 kasus dalam tahap penyelidikan dan 13 kasus dalam tahap penyidikan. Dari proses tersebut, mereka berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp115.226.000. Ini menunjukkan adanya peningkatan efektivitas dalam upaya pemberantasan korupsi di daerah tersebut.

(Sumber: suarabuana.com, aksaraloka.com, persbhayangkara.id)

Upaya Pencegahan Korupsi oleh Pemerintah Daerah

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat turut aktif dalam pencegahan korupsi. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah melalui Sosialisasi Antikorupsi Terintegrasi yang diinisiasi oleh Inspektorat Provinsi Kalbar. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman seluruh aparatur pemerintah serta masyarakat umum tentang pentingnya pencegahan korupsi. Kegiatan ini diharapkan memperkuat budaya integritas dan memperkecil peluang tindak pidana korupsi di Kalimantan Barat ke depannya.